MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Workshop Penguatan Kapasitas Sat. Pol. PP guna mewujudkan penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih ramah dan berkeadilan. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 20-22 April 2026, ini dipusatkan di Hotel ASTON Mataram.

Workshop ini mengusung tema besar "Penegakan Perda yang Humanis, Inklusif, dan Berperspektif PUGIS (Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial)".

Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat. Pol. PP), Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah (PPUD), serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sat. Pol. PP dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

Dalam pembukaannya, ditekankan bahwa peran Sat. Pol. PP di masa depan tidak hanya sebagai penegak aturan secara kaku, namun harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan.

"Melalui workshop ini, kita ingin memastikan bahwa setiap tindakan Sat. Pol. PP di lapangan memiliki perspektif gender dan inklusi sosial. Penegakan Perda harus dilakukan secara humanis tanpa mengesampingkan hak-hak kelompok rentan," ujar perwakilan penyelenggara di Hotel ASTON.

Selama tiga hari ke depan, para peserta akan dibekali materi mengenai teknik komunikasi persuasif, pemahaman mendalam terkait instrumen PUGIS dalam kebijakan daerah, hingga simulasi penanganan sengketa di lapangan yang inklusif.

Kegiatan Workshop Penguatan Kapasitas Satpol PP difokuskan pada peningkatan kompetensi SDM dalam menegakkan Perda secara humanis, inklusif, dan berperspektif PUGIS (Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial).

Kegiatan ini bertujuan menciptakan aparat yang responsif, mengedepankan pendekatan persuasif, serta meningkatkan koordinasi lintas daerah demi ketertiban umum yang berkeadilan. 

Berikut adalah poin-poin penting kegiatan ini:

• Pendekatan Humanis & Inklusif:Satpol PP didorong untuk merangkul masyarakat dan tidak sekadar mengandalkan tindakan represif, melainkan mengedepankan edukasi dan pendekatan smooth.
• Perspektif PUGIS:Penegakan peraturan mempertimbangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial, memastikan kelompok rentan terlindungi dalam operasional lapangan.
• Penguatan Kapasitas SDM:Peningkatan keterampilan teknis anggota dalam penegakan hukum (yustisi/non-yustisi) secara tegas namun beretika.
• Sinergi dan Koordinasi:Memperkuat sinergi antar daerah dan lintas instansi untuk menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan kelembagaan untuk merespons tantangan pembangunan daerah yang dinamis.

Diharapkan, sekembalinya dari kegiatan ini, seluruh jajaran Sat. Pol. PP se-Provinsi NTB dapat menerapkan standar pelayanan baru yang lebih merangkul seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban umum yang harmonis dan berkeadilan bagi semua warga.